Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara (LPPNRI) DPD Propinsi Papua Barat

ANTI DAN BERANTAS KORUPSI: KALAU BUKAN SEKARANG KAPAN LAGI KALAU BUKAN KATORANG SIAPA LAGI

Andjioe Dilantik Jadi Ketua LPPNRI Kalbar

Pontianak
Andjioe Dilantik Jadi Ketua LPPNRI Kalbar

PONTIANAK, TRIBUN - Ketua Umum Lembaga Pemantau Penyelenggaraan Negara RI (LPPNRI) Ir Eko Soetikno melantik Michael Andjioe sebagai Ketua DPP LPPNRI Kalimantan Barat, di Hotel Kini Pontianak, Senin (5/4) siang.

Michael Andjioe, mengatakan, LPPNRI didirikan sebagai wujud kepedulian serta tanggungjawab atas tegaknya penyelenggaraan negara yang stabil, efektif, dan efisien, serta amanah dalam menuju terciptanya kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

“LPPNRI juga menerima, mengkai, dan mengolah berbagai masukan, keluhan, dan pengaduan dari masyarakat tentang penyelenggaraan yang tidak memihak pada rakyat dan melakukan praktik KKN serta melanggar keadilan, moral, dan etika,” ujar Michael. (Steven Greatness)

sumber: http://www.tribunpontianak.co.id

April 30, 2010 Posted by | NEWS | Tinggalkan komentar

Boediono Diperiksa Pukul 14 di Kantor Wapres

Arry Anggadha, Suryanta Bakti Susila

VIVAnews – Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan meminta keterangan Wakil Presiden Boediono di kantornya. Boediono akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia.

“Kabar terakhir Pak Boediono dimintai keterangan jam 14.00 di kantor Wapres,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, saat dihubungi, Kamis 29 April 2010.

Boediono saat ini masih berada di Istana Negara untuk bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun belum diketahui pasti agenda pertemuan Boediono dengan SBY.

Hari ini KPK juga memintai keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia akan dimintai keterangan seputar pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang (FPJP) dan dana talangan (bail out) ke Bank Century, tahun 2008 lalu. Total dana talangan yang dikucurkan sebesar Rp 6,7 triliun. (umi)

Boediono:

Boediono saat ini masih berada di Istana Negara untuk bertemu Presiden SBY

Pansus Century: Boediono (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)

sumber: http://www.vivanews.com

April 29, 2010 Posted by | NEWS | Tinggalkan komentar

Usai Diperiksa KPK, Menkeu Tinggalkan Kantor

Ita Lismawati F. Malau, Agus Dwi Darmawan

VIVAnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung meminta keterangan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kasus Bank Century. Usai diperiksa, Mulyani langsung meluncur ke luar kantornya.

Pemeriksaan Sri Mulyani digelar sejak pukul 10 pagi tadi hingga 1.15 WIB. Sri Mulyani yang mengenakan batik coklat terusan langsung menuju lantai dasar gedung Kementerian Keuangan.

Saat ditanya soal pemeriksaan, Sri Mulyani tersenyum dan menjawab, “Saya memberi keterangan soal latar belakang krisis dan keluarnya perppu (Jaring Pengaman Sistem Keuangan/ JPSK).”

Dia mengaku lupa berapa pertanyaan yang diajukan penyelidik KPK kepada dirinya. “Saya tidak menghitung pertanyaan,” kata dia singkat.

Apakah ada pemeriksaan lanjutan? “Nanti kita lihat.” Dia pun masuk dalam mobilnya berplat B 1189 RFS.

Sri Mulyani diperiksa dalam kasus proses pemberian dana Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang (FPJP) dan dana talangan ke Bank Century pada 2008. Saat itu, Sri Mulyani duduk sebagai Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Dialah yang memimpin rapat KSSK yang kemudian memutuskan untuk penyelamatan Bank Century. (hs)

Sri Mulyani:

“Saya memberi keterangan soal latar belakang krisis dan keluarnya perppu.”
Sri Mulyani Penuhi Panggilan Pansus Century (VIVAnews/Tri Saputro)

sumber: http://www.vivanews.com

April 29, 2010 Posted by | NEWS | Tinggalkan komentar

Di Depkeu, KPK Datang dan Pergi “Misterius”

Kepergian mereka pun tidak sendiri karena didampingi oleh beberapa pejabat Humas Kemkeu.

VIVAnews – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memintai keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati benar-benar misterius.

Pada saat tiba di kantor Kementerian Keuangan pada Kamis pagi pukul 10.30 WIB, mereka masuk melalui lantai bawah tanah atau basement. Mereka datang diam-diam sehingga mengecoh wartawan.

Saat pulang, mereka juga pergi secara misterius. Sama seperti saat tiba, mereka juga pulang lewat ‘pintu belakang’ di basement.

Dari pantauan VIVAnews di kantin basement Kementerian Keuangan, di bawah Gedung Djuanda I, ada dua orang laki-laki dan seorang perempuan yang sempat mondar-mandir tanpa name tag (ID) Kemenkeu.

Tiga orang ini sempat berhenti saat melihat kerumunan wartawan yang menunggui penyidik itu. Satu orang laki-laki yang diduga penyidik, mondar-mandir sambil merokok. Mereka keluar dari kantin seusai turun dari Kantor Sri Mulyani.

Keyakinan mereka adalah penyidik KPK didasari pada saat satu orang penyidik itu berjalan ke lorong lift seperti seolah-olah akan naik lift, tapi lama ternyata tidak naik lift. Ia pun kemudian balik lagi ke kantin setelah dua temannya lewat dari toilet belakang dan mereka langsung ngeloyor pergi.

Kepergian mereka pun tidak sendiri karena didampingi oleh beberapa pejabat Humas Kementerian Keuangan. Sayang, pejabat humas itu enggan memberikan komentar. Hal lain yang menjadi dugaan mereka penyidik adalah karena petugas keamanan sempat menghadang wartawan yang mencoba mengejar dan mewawancarai para penyidik itu.

Namun, para jurnalis pun tak sempat mengejar karena pada saat yang bersamaan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati keluar dari lift untuk pergi menuju ke mobilnya. (hs)

sumber: http://www.vivanews.com

April 29, 2010 Posted by | NEWS | Tinggalkan komentar

PENGURUS

DEWAN PEMBINA       : LAURANTIUS REN EL, SE, Msi

  • KETUA               : JEFRI REIMAS, ST
  • SEKRETARIS          : SEGNUM, Sos
  • BENDAHARA           : YOEL TURUKAY, Spd.
  • BIRO INVESTIGASI    : MUSA TANDIARRANG, ST

April 26, 2010 Posted by | STRUKTUR PENGURUS | Tinggalkan komentar

LPPNRI DI ACEH SEBAGAI KONTROL PEMERINTAH & MASYARAKAT

Takenngon-ALABASPOS. DPP-LPPNRI-ACEH (Dewan Pimpinan Propinsi Aceh Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia ) lahir dengan sifat independent tampa terikat partai politik manapun. Lembaga Swadaya Masyarakat ini mempunyai ruang lingkup aktivitas tingkat Nasional, dengan membangun komonikasi dan jaringan antara Propinsi, Kabupaten/Kota hingga kewilayah Kecamatan dengan menjunjung tinggi pendapat, etika moral dan budaya serta komunitas setempat dimanapun LPPNRI tersebut berada.  Kehadiran lembaga ini bertujuan untuk membatu pemerintah dan masyarakat dalam rangka melaksanakan pengamatan, penelitian, penyelidikan dan pengawasan, melalui peran sosial kontrol terhadap pelaksanaan proyek-proyek pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah hingga pada lembaga/ instansi serta badan usaha milik negara dan swasta lainya. Penegasan tersebut dikatakan M. RUHDI.AD.SE,  Sekretaris DPP- LPPNRI Aceh didampingi Kabiro. Humas, MALIA HARDI, ketika ditemui wartawan di sekretariat  Grend Penemas   Takengon kamis (28/1/010)

Dijelaskan RUHDI. Lembaga ini sebagai sosial kontrol yang konstruktif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam menumbuh kembangkan sumber daya manusia (SDM) dan generasi muda yang berkualitas dan bermoral, serta membatu masyarakat guna mengembangkan semangat dan kehidupan berwiraswasta melaui koperasi, Usaha kecil dan menengah, Perdangangan, Pertanian serta perkebunan.  Selain itu kehadiran LSM ini untuk membantu dan membina masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta memilki semangat Nasionalisme dan Patriotisme untuk menuju masyarakat yang pancasilais sejati. Ungkasnya”

Lebih lanjut dikatakanya. Tujuan dari lembaga ini ialah membantu Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mewujudkan insan pejabat yang bersih dan beribawa agar terciptanya Cita-cita luhur, yakni masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu dibentuknya lembaga ini untuk membina serta menggalang seluruh potensi masyarakat guna turut mamantau dengan sukarela perilaku dan pekerjaan para pejabat pemerintah NKRI mulai dari Presiden, Para Menteri, pejabat tinggi baik sipil maupun TNI dan POLRI agar bertanggung jawab dalam kinerja yang telah dibebankan. Lanjutnya “ Lembaga ini juga dapat menyelenggarakan / mengadakan, untuk membantu pemerintah dalam usaha menciptakan perdamaian dan pembelaan masyarakat, bangsa dan negara serta melinndungi penegakan hak-hak azasi manusia, melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah Sipil baik pusat dan daerah serta instansi-instansi demi tercapainya tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945” tegasnya

lebih lanjut di jelaskan MALIA HARDI Kabiro Humas. Dalam mewujudkan VISI dan MISI LPPNRI, pihak DPP-ACEH, telah berkoordinasi dengan para pimpinan,  pihak Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif  tingkat I ( satu ) di Banda Aceh, mulai dari Pangdam, Kapolda, Kajati, Pengadilan Tinggi, DPRA , dan Gubernur Pemerintahan Aceh, baru-baru ini, selain itu lembaga ini juga telah di daftarkan ke Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlingdungan Masyarakat (KESBANGPOL & LINMAS ACEH), dengan No. SKT. 220/66/699/XII/2009.

Lanjutnya  kepadaAlabaspos, adapun susunan pengurus Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Propinsi Aceh, Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (DPP-LPPNRI-ACEH ) masa bhakti 2009-2014, ialah Ketua Dewan Penasehat MAYJEN DJALIL YUSUF. SIP.MSc,  Ketua Dewan Pengurus Aceh, ISWINDI.SY, Sekretaris  M.RUHDI.AD, Bendahara AZWINSYAH PUTRA, Kabid Impokom & Publikasi RAHMUDDINSYAH.S,Sos, Kabid Polhum & Ham, ANWAR. SH.MM, Kabid Intelijen,  ZUARSYAH. ST, Kabid Ekonomi. MASKURDI.SE, Kabid Klartarwil. SAMSUL BAHRI, Biro Advokasi HAMIDAH.SH, Biro Klarifikasi Data SALWA, SE,SPd, Biro Investigasi WEN YUSRI RAHMAN, dan Biro Pendidikan ILHAM ARSADI.SE . (Bansum)

sumber: http://www.alabaspos.com

April 21, 2010 Posted by | Tak Berkategori | | Tinggalkan komentar

Markus Pajak Rp 28 M KY Siap Periksa Hakim Haran dan Bambang Moksa Hutasoit – detikNews

Markus Pajak Rp 28 M
KY Siap Periksa Hakim Haran dan Bambang
Moksa Hutasoit – detikNews

Jakarta – Hakim PN Tangerang, Bambang Widiatmoko dan Haran Tarigan akan diperiksa oleh Komisi Yudisial. Sebelumnya, pemeriksaan sempat gagal karena mereka berdua lebih ‘memilih’ diperiksa MA dulu.

“Jadi dong diperiksa,” ujar komisioner KY Zainal Arifin saat dihubungi, Selasa (20/4/2010).

Senin (19/4) lalu, KY terpaksa gigit jari karena Bambang dan Haran dipanggil secara mendadak oleh MA. Padahal, jauh-jauh hari KY sudah melayangkan surat pemeriksaan kepada mereka.

Dalam pemeriksaan MA, kedua hakim tersebut tidak terbukti menerima uang dari Gayus Tambunan. Hal berbeda dengan ketua majelis, Muhtadi Asnun yang mengaku menerima uang Rp 50 juta.

Komisioner KY lainnya, Mustafa Abdullah enggan menjelaskan apa-apa saja yang akan ditanyakan kepada dua hakim tersebut.

“Besok saja lah, pertanyaan itu kan spontanitas saja,” elak Mustafa.
(mok/mok)

sumber: http://www.detiknews.com

April 20, 2010 Posted by | Tak Berkategori | | Tinggalkan komentar

Kosmetik Pemberantasan Mafia Hukum

SATU per satu skandal mafia di tubuh penegak hukum dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terungkap. Mulai kasus Gayus H. Tambunan yang menimbulkan efek domino di Ditjen Pajak, kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Tiap-tiap institusi menyikapi skandal sistemis tersebut dengan keseriusan yang berbeda.

Ditjen Pajak terlihat paling tegas dengan langsung menonaktifkan sejumlah pegawai dan pejabat di tempat Gayus bertugas dan membuka akses pelaporan LHKPN terhadap pegawai pajak yang sebelumnya tidak tersentuh, bahkan oleh KPK. Kepolisian pun melakukan beberapa langkah. Antara lain, menetapkan tersangka dua penyidik, menonaktifkan seorang jenderal yang diduga terkait dengan mafia kasus, dan melakukan serangkaian pemeriksaan kode etik secara internal.

Meskipun dinilai paling lambat dan tidak menunjukkan progres, kejaksaan juga menyatakan tidak cermatnya beberapa jaksa peneliti dan jaksa penuntut umum yang menangani kasus Gayus. Sayang, kejaksaan masih berkutat pada persoalan administratif. Padahal, dugaan aliran dana terhadap jaksa sudah disampaikan oleh PPATK. Sebaliknya, di institusi pengadilan, Mahkamah Agung justru menyatakan bahwa hakim-hakim tersebut bersih dan tidak melanggar aturan. Pernyataan itu berbanding terbalik dengan temuan Komisi Yudisial (KY) tentang dugaan aliran uang terhadap hakim.

Mencermati tindakan empat institusi itu, sepintas masyarakat mungkin berpikir, telah dilakukan beberapa perubahan di setiap institusi. Akan tetapi, kita sadar betul bahwa penanganan seperti itu rentan terjebak dan dilokalisasi pada kasus per kasus.

Belajar dari sejumlah skandal di institusi tersebut pada tahun-tahun sebelumnya, yang terus terulang, tidak berlebihan kita menyebut apa yang dilakukan hari ini hanyalah “buih-buih”. Bukan keseriusan substantif untuk benar-benar membersihkan institusi penegak hukum dan Ditjen Pajak dari bakteri mafioso.

Perang terhadap mafia hukum, mafia pajak, dan korupsi harus dilakukan secara institusional. Ia tidak mungkin bisa dituntaskan dengan cara menari-nari dari kasus per kasus. Sebab, gegap gempita penanganan kasus Gayus, Bahasyim, bahkan kasus lain, justru rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik pencitraan, kamuflase komitmen antikorupsi, dan bukan tidak mungkin memperkuat konsolidasi mafia di tubuh setiap institusi. Sebab, kita sangat sadar, ibarat rumput liar, lahan untuk praktik mafia di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan terutama Ditjen Pajak masih sangat subur. Ditambah, petugas pembersih sering lalai dan tercemar.

Darurat Mafia
Indonesia Corruption Watch menilai, saat ini adalah momentum yang paling tepat untuk membersihkan institusi -bukan perorangan semata- dengan perombakan total. Baik aspek kepemimpinannya; sistem regulasi, promosi, dan mutasi; pengawasan; sanksi; kekayaan yang tak wajar; hingga remunerasi yang layak. Kapolri dan jaksa agung, misalnya. Dua tampuk tertinggi kepolisian dan kejaksaan itu telah dinilai tidak mampu membersihkan, menjaga, dan menempatkan institusi masing-masing sebagai penegak hukum yang ideal.

Di era Jaksa Agung Hendarman Supandji, terjadi skandal suap Urip Tri Gunawan yang melibatkan sejumlah jaksa agung muda, kasus jaksa penjual narkoba, penahanan Prita Mulyasari, perkara Anggodo yang merembet hingga wakil jaksa agung, dan kali ini mafia pajak Gayus. Demikian juga kepolisian. Citra institusi yang kini mereformasi diri itu justru terpuruk saat dipimpin Kapolri saat ini. Salah satu indikasinya, mulai diragukannya independensi Polri dalam penyelenggaran Pemilihan Umum 2009 dan pemilihan presiden. Selain itu, ada kasus salah tangkap, persoalan cicak lawan buaya, perkara Anggodo yang tidak mampu ditangani, hingga dugaan keterlibatan sejumlah jenderal polisi dalam kasus Gayus. Sulit dibayangkan perang terhadap mafia hukum bisa berjalan efektif jika kondisi status quo tersebut masih dipertahankan.

Masuk akal jika kita berpikir tidak ada pilihan lain, selain membersihkan institusi itu. Sebab, jika kepolisian kotor, kejaksaan dan pengadilan tercemar, dan Ditjen Pajak tetap tak mampu membasmi mafia di tubuhnya, semua itu bakal merugikan dan mengancam masyarakat secara langsung. Tidak akan ada pengayom masyarakat bila polisi mengabdi kepada kepentingan mafia. Hukum bakal tumpul apabila kejaksaan dan pengadilan tercemar. Lalu, uang negara akan terus bocor di Ditjen Pajak dengan ketimpangan penghasilan yang luar biasa antara pegawai pajak dan masyarakat.

Karena itu, tidak berlebihan jika kita me-warning sejak awal bahwa kita berada di titik “darurat mafia”. Sendi-sendi penting institusi pelayanan masyarakat dan penghasilan negara kini dibajak kekuatan mafioso. Sementara itu, komitmen politik pimpinan negara tidak beranjak dari sekadar permainan kasus per kasus. Hal tersebut akan mempersulit Indonesia, tidak hanya untuk pemberantasan korupsi, tetapi juga berimplikasi terhadap penegakan HAM, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup rakyat, bahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin. Kekhawatiran itu bukan tidak mungkin terjadi jika penanganan skandal demi skandal tersebut hanya berfokus ke aspek entertainment (pertunjukan dan bombastis).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentu saja merupakan otoritas politik dan pemerintahan yang sepatutnya melakukan hal konkret, institusional, dan tidak parsial. Agar tidak terjebak pada sekadar kosmetik(fiksasi), pemberantasan mafia hukum sudah saatnya memikirkan hal yang lebih fundamental, bukan hanya respons sporadis oleh Satgas Mafia Hukum; pencopotan satu atau dua jaksa dan polisi; bahkan penetapan Gayus, Bahasyim, dan Syahril Djohan sebagai tersangka; melainkan jauh lebih besar daripada itu. (*)

*). Febri Diansyah, peneliti ICW, koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan
Tulisan ini disalin dari Jawa Pos, 19 April 2010

sumber: http://www.antikorupsi.org/

April 19, 2010 Posted by | Tak Berkategori | | Tinggalkan komentar

Waspada Babak Baru “Barter” Kasus Bank Century Submitted by keeper on Sun, 2010-03-07 22:59

- DPR Antiklimaks; KPK Dipertanyakan -

Rilis Media: Indonesia Corruption Watch


Pengusutan Kasus Bank Century dinilai telah memasuki babak baru pasca Paripurna Hasil Panitia Khusus Angket Century diputuskan DPR (3/3). Perhatian publik akan lebih terokus pada lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian atau bahkan institusi Kekuasaan Kehakiman di Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, babak baru penuntasan skandal Century ini bukan tidak mungkin potensial terancam oleh pergesekan kepentingan, dan politik transaksional, atau bahkan transaksi kasus hukum.

Titik awalnya terletak pada “keberhasilan” DPR menjaga sedemikian rupa agar proses panjang panitia khusus  Century (Pansus) hingga paripurna tidak mempersoalkan Presiden sebagai penanggungjawab tertinggi kebijakan eksekutif. Demikian juga dengan titik temu kehendak Presiden dengan DPR untuk tidak berbicara soal impeachment.

Antiklimaks DPR
Hal itu menjadikan fungsi pengawasan DPR tidak berjalan maksimal. DPR terkesan heroik, keras, akan tetapi kental dengan kepentingan politik pragmatis jangka pendek. Padahal, fungsi pengawasan akan lebih sempurna jika temuan Pansus Angket Century dilanjutkan ke paripurna DPR, Hak Menyatakan Pendapat DPR, dan dibuktikan di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). Setidaknya, kepastian hukum akan lebih tercapai, khususnya soal apakah pihak tertuduh bersalah atau tidak. Karena jika berhenti hanya sebatas rekomendasi “diteruskan ke proses hukum”, sesungguhnya Pansus Angket Century tidak terlalu dibutuhkan.

Sebagai catatan, sejumlah nama yang disebut pada pendapat akhir pansus, bisa jadi benar-benar bersalah atau sebaliknya. Karena itulah, selain pembuktian secara pidana, proses pembuktian secara Hukum Tata Negara juga sangat krusial.

Oleh karena itulah, Indonesia Corruption Watch menilai, Pansus Angket Century sebenarnya Antiklimaks saat berhenti sebatas pada rekomendasi. Karena tanpa atau dengan pansus, merupakan kewajiban penegak hukum untuk memproses setiap tindak pidana yang terjadi. Tidak berlebihan mengatakan, kemenangan sebenarnya tidak terletak pada suara mayoritas di DPR, tetapi sebaliknya. Karena keputusan politik Legislatif mudah sekali dibantah Eksekutif, misal: dengan sekedar mengatakan Opsi A atau C bukanlah kebenaran, akan tetapi hanya soal pilihan kepentingan politik. Pernyataan ini semakin mengikis legitimasi dan harga diri institusional DPR.

Barter Perkara?
Babak baru “centurygate” ini juga potensial menimbulkan akibat-akibat dan kemungkinan penyimpangan baru. Mencermati perdebatan dan saling serang pihak berlawanan saat pansus berjalan; terus menurunnya eskalasi politik untuk memproses lebih lanjut sikap paripurna DPR; dan, diragukannya semangat “supremasi hukum” dalam pengungkapan kasus demi kasus yang terkait aktor utama partai politik pendukung pansus menjadikan potensi adanya barter perkara dalam penuntasan Century sangat mungkin terjadi.

Dalam logika terbalik, hal itu bisa disebut sebagai proses menuju “titik equilibrium” berbagai kepentingan untuk pemutihan sejumlah kasus di lingkaran Century. ICW mencatat setidaknya ada delapan kasus besar, baik korupsi, manipulasi pajak, kejahatan perbankan seperti L/C Fiktif, pembunuhan, atau bahkan kasus masa lalu seperti dugaan pelanggaran HAM di Timor-Timor. Semua kasus tersebut potensial ditarik ke ranah non-hukum, dan dijadikan tawar menawar jika itikad baik pemerintah dan penegak hukum tidak dibangun oleh kesadaran supremasi hukum. Jangan sampai, Kepolisian, Kejaksaan, Dirjen Pajak atau bahkan Satgas Mafia Hukum dijadikan alat politik untuk menekan dan menghentikan pengungkapan jantung masalah skandal Century.

Memang tak dapat dipungkiri, beberapa politisi tak lepas dari dosa masa lalu. Hal inilah yang kemudian digunakan sebagai alat untuk menyandera upaya pengungkapan kebenaran dibalik skandal Century. Akan tetapi, kekhawatiran ini bisa jadi berlebihan jika motivasi pengungkapan kasus-kasus tersebut benar-benar berdiri diatas logika dan semangat Rule of Law atau Supremasi Hukum. Bukan sekedar untuk menekan lawan-lawan politik dan mengambil posisi tawar dan keuntungan politik. Sehingga, proses politik Angket Century menjadi semacam “keran” pengungkapan sejumlah skandal kejahatan penting di Indonesia. Namun, jika tawar menawar dan barter tersebut terjadi, tidak berlebihan publik menyebutnya dengan “persekongkolan politik”.

Memperingatkan KPK
Potensi persekongkolan dan barter kasus disekitar upaya pengungkapan skandal Century, dan kemungkinan adanya intervensi-intervensi politik tidak boleh menular ke KPK. Institusi ini harus dipastikan bersih dari intensi politik dan praktek mafia barter kasus. Apalagi, KPK merupakan satu-satunya institusi yang relatif dipercayai publik, didisain independen sejak dari undang-undang, dan punya kapabilitas untuk mengungkap skandal Century yang diperkirakan tak lepas dari persinggungan kepentingan politik, bisnis, perbankan, dan mafia peradilan. Apakah KPK bisa berperan maksimal? Jika bisa, dimana?

ICW mengindentifikasikan, setidaknya ada empat lapis dugaan kejahatan dalam kasus Century ini. Pertama, Tindak Pidana Korupsi, terjadi sejak saat ada campur tangan negara dalam penyelesaian kemelut Bank Century. Misal: FPJP, PMS dan aliran dana Bank Century. Korupsi juga mungkin terjadi jika aliran dana Bank Century, baik yang berasal dari FPJP ataupun PMS ke penyelenggaran negara tertentu. Kedua, Tindak Pidana Perbankan. Mengacu pada Audit BPK, pidana perbankan dapat ditelusuri sejak proses merger hingga pra-campur tangan negara. Ketiga, Pencucian Uang, dan Keempat, pidana umum seperti penipuan, rekayasa dokumen, dll.

Selain itu, potensi pidana pajak juga bisa ditelisik lebih jauh. Karena pada prinsipnya, kejahatan perbankan seperti L/C fiktif, rekayasa biaya, dan rekayasa pembukuan yang berakibat pada menurunnya pendapatan wajib pajak Bank Century, punya konsekuensi pada menurunnya pendapatan negara dari pajak. Dengan kata lain, ada potensi kerugian negara dalam pembayaran pajak Bank Century.

Oleh Karena itu, ICW:

  1. Menuntut KPK untuk mempercepat proses peningkatan penyelidikan Bank Century ke tingkat penyidikan, dan menjerat aktor utama (master mind).
  2. Mengajak masyarakat luas untuk mengawasi kemungkinan barter kasus hukum dan politik transaksional dalam penuntasan kasus Bank Century.
  3. Mendorong DPR, khususnya fraksi-fraksi pendukung Opsi C yang mengklaim sebagai Koalisi Kebenaran untuk mengawal proses Tata Negara di Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 07 Maret 2010
Indonesia Corruption Watch

sumber: http://www.antikorupsi.org/antikorups

April 17, 2010 Posted by | Tak Berkategori | | 1 Komentar

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Februari 11, 2010 Posted by | Uncategorized | 1 Komentar

   

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.